U U _ ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan DPR-RI pada tanggal 25 Maret 2008 y onlinell. Disatu pihak UU ini bisa menjadi payung hukum atas berbagai transaksi elektronik yang sekarang semakin marak, namun disaat yang sama banyak pihak yang menganggap UU ini bisa menjadi belenggu bagi kebebasan pers.
Sesuai namanya kandungan utama UU ini mengatur berbagai aspek informasi termasuk pemberitaan melalui media elektronik (internet, TV dan Radio). Beberapa pihak terutama dari kalangan media massa mengkhawatirkan UU ini dapat mengurangi kebebasan dalam penyebaran informasi. Hal itu tercermin dari tidak dilibatkannya pihak media massa oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian KOMINFO dalam membahas materi rancangan UU tersebut.
Tanggapan yang lebih keras sebagaimana marak ditulis dimedia massa, yaitu menyangkut pembatasan beredarnya situs-situs porno di internet. Banyak yang meragukan efektivitas dari UU tersebut dalam membatasi beredarnya masalah pornografi di dunia maya.
Terlepas dari sikap pro dan kontra itu, sebenarnya kehadiran UU ITE mempunyai arti yang lebih penting dalam mendukung aktivitas perekonomian yang berbasis tekhnologi informasi. UU ITE merupakan payung hukum atas berbagai jenis transaksi elektronik khususnya yang dilakukan oleh dunia keuangan dan perbankan yang selama ini belum terlindungi secara hukum. Fungsi ini yang sebetulnya belum banyak diangkat di media massa, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
Semakin banyaknya pengguna internet diakui telah mempu mendukung kemajuan suatu peradaban terutama dalam bidang perekonomian. Namun disisi lain, tidak sedikit modus kejahatan dibidang bisnis dan keuangan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini. Berbagai tindak kejahatan seperti Carding (penggunaan kartu kredit orang lain untuk kepentingan sendiri secara online) sudah marak terjadi. Malahan Indonesia sering dituding sebagai sarang Carding, sehingga kartu kredit dari Indonesia sempat ditolak dipasar online internasional.
Kasus lain, sudah banyak orang tertipu jutaan rupiah, karena tak sadar telah memberikan informasi mengenai kartu kredit kepada orang lain. Belum lagi berbagai jenis penipuan yang memanfaatkan transaksi elektronik. Para pelaku kejahatan carding dengan cerdik memanfaatkan celah lemah para pemilik kartu kredit.
Dengan diberlakunya UU ITE setidaknya menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai jenis transaksi elektronik, terutama bagi kalangan perbankan. Lebih lagi karena akhir-akhir ini semakin marak berbagai jenis layanan yang memanjakan nasabah terutama kelompok masyarakat yang tergolong kaya.
Menurut laporan Asia Pasific Wealth Report 2007 yang dikeluarkan Capgemini dan Merryl Lynch pada maret 2007, mencatat diwilayah Asia Pasifik terdapat 2,6 juta orang kaya atau High Net Wort Individual (HNWI), dengan kekayaan rata-rata diatas 1 juta dolar AS. Jumlah HNWI tersebut naik 8,6% dari tahun 2005.
Orang kaya tersebut merupakan kelompok nasabah yang diincar oleh bank dengan tawaran berbagai layanan khusus. Pelayanan khusus yang sering disebut “WEALTH MANAGEMENT” ini semakin popular dikalangan perbankan belakangan ini. Maraknya layanan khusus yang umumnya berbasis transaksi elektronik ini hendaknya tidak mengabaikan prinsip prudential (kehati-hatian) dan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Dikutip dari Kolom Wacana _ Zainal Wafa Compliance News.

Read More..